Hati-hati dengan NIDN dan Jafa

Memiliki NIDN lebih dari 2 tahun tapi tidak memiliki Jafa, NIDNnya terancam dicabut karena TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MENGAJAR menurut Permenpan no. 17 tahun 2013 jo no. 46 Tahun 2013.

Berhubung baru-baru ini hasil validasi Direktur Dikterndik ke 3 PTS menemukan sebagian dosen S1 yang belum berjafa ternyata ” TIDAK ADA ORANGNYA” alias ABAL2,  rupanya nama dan NIDN mereka dipertahankan untuk kepentingan rasio aja. Untuk itu sudah ada instruksi Direktur Diktendik ke 14 Koordinator Kopertis untuk mengadakan SAMPLING VISITASI DAN VALIDASI ke PTS-PTS yang patut diberi perhatian.

Bila terdapat data rasio PT yang tidak rasional, mereka akan monev Jadwal kuliah di tingkat PT. Untuk dosen yang belum S2 akan dipetakan bidang dan tempat studi mereka dan akan diberi beasiswa S2 bila usia masih memungkinkan.
Untuk dosen yang sudah lama S2 tapi belum juga memilki jafa patut dicurigai apa ada orangnya. Instruksi dari Pak Direktur, bagi Mereka yang telah memperoleh NIDN lebih dari dua tahun dan belum memiliki jafa tandanya TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MENGAJAR DI PT DAN NIDN BISA DICABUT.
Mohon diperhatikan data Profil PT masing-masing di http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi masukkan nama PT akan keluar rasio dosen terhadap Mahasiswa PT tsb di sebelah kanan.
Begitu juga jumlah dosen tetap yang masih S1 dan dosen yang belum berjafung perlu jadi perhatian, karena saat ini data sudah terhimpun di Dikti untuk ditindak lanjuti kopertis-kopertis (L2PT), bacalah:
http://www.kopertis12.or.id/…/Dosen+Tanpa+Jabatan+dan+Pendi…
Hal-hal yang di bawah ini perlu jadi perhatian:
Untuk PT rasio jumlah dosen tetap terhadap mahasiswa maksimal adalah 1:40
Untuk prodi bidang eksakta rasio maksimal dosen tetap terhadap mahasiswa adalah 1:20
Untuk prodi bidang non eksakta rasio maksimal dosen tetap tehadap mahasiswa adalah 1:30
Permendikbudn no. 49 tahun 2014 tentang SNPT
http://www.kopertis12.or.id/…/06/permen_tahun2014_nomor 049.…Pasal 28

  1. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
  2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
  3. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.
  4. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk  menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit  6 (enam) orang.
  5. Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
  6. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.


Sekian semoga bermanfaat,

Salam, Fitri  dari kopertis12 ( wilayah Maluku dan Maluku Utara)

 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Screenshot_30

Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang ljazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 5, disebutkan bahwa
ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping ljazah(SKPI).

Berdasarkan ketentuan tersebut yang mulai diberlakukan terhitung tanggal  diundangkan yaitu 21 Agustus 2014, perlu kesiapan untuk dapat mengimplementasikan ketentuan tersebut kepada mahasiswa yang akan lulus pada semester genap tahun 2014.

Screenshot_21

Screenshot_22

Screenshot_24

Screenshot_25Screenshot_26

Screenshot_27

Screenshot_28

Screenshot_29

Materi Sosialisasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah bisa unduh di SINI

Contoh SKPI (PolbanATMIBinusPoltek PerkapalanPENS)

Sumber : http://www.kopertis12.or.id/2014/12/19/surat-keterangan-pendamping-ijazah-skpi.html

Seputar Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS

Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS

Pengertian Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS = Penyetaraan pangkat untuk dosen bukan PNS yang telah memiliki Jabatan Akademik dengan Pangkat Dosen PNS

Tujuan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS (Dosen Tetap Yayasan) :
1) Dasar untuk menentukan besarnya pembayaran tunjangan profesi dosen
2) Perlakuan yang sama antara dosen bukan PNS dengan dosen PNS
3) Penetapan masa kerja dalam jabatan
Bagi dosen bukan PNS masa kerja dihitung mulai dari tgl sk pengangkatan jabatan akademik pertama.
Contoh: seorang dosen tetap yayasan memiliki sk inpassing bertanggal 01 Juni 2010 dengan masa kerja 20 tahun 3 bulan dihitung mulai dari sk pengankatan jabatan fungsional pertama, maka total masa kerja pada saat mengikuti serdos 2011 adalah 20 tahun 3 bulan ditambah masa kerja dari 01 Juni 2010 s/d 01 April 2011 (setiap perhitungan masa kerja pada tahun berjalan adalah s/d 01 April) = 20 tahun 3 bulan ditambah 9 bulan = 21 tahun
4) Salah satu kriteria urutan peserta adalah daftar urut kepangkatan ( DUK )
5) Salah satu persyaratan serdos adalah memiliki sk inpassing pangkat.
6) Dosen bukan PNS yang telah inpassing pangkat dapat mengajukan angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya
7) Kenaikan pangkat berikutnya paling sedikit 2 tahun dalam pangkat terakhir
8) Kenaikan pangkat menyebabkan kesejahteraan dosen makin terjamin karena tunjangan profesi dosen yang diterima semakin banyak. Untuk itu bagi dosen PTS yang belum sempat melaksanakan inpassing pangkat, bergegaslah.

Ini persyaratannya :
1) Memiliki kualifikasi akademi minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi terakreditasi sesuai bidang keahliannya yaitu:
a) lulusan program magister untuk program diploma/sarjana
b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana
2) Menduduki jenjang jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Kelengkapan Administrasi:
– Surat Pengantar Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur)
– Photocopy SK pengangkatan sebagai dosen tetap Yayasan
– NIDN (Print Out dari Laman https://forlap.dikti.go.id )
– Photocopy ijazah lengkap dan transkrip (S1/D4, S2/Sp.1, S3/Sp.2)yang sudah legalisir (cap basah) oleh pejabat berwenang
– SK Jabatan Fungsional Awal beserta PAK
– SK Jabatan Fungsional Akhir beserta PAK
– Softcopy dan Hardcopy rekapitulasi inpassing

Bagi dosen PTS yang sudah memiliki sk inpassing pangkat pada saat mengusulkan kenaikan pangkat berikutnya, perlu lampirkan :
1) Surat pengantar dari pimpinan PTS (Rektor/Ketua/Direktur)
2) NIDN (Print Out dari Laman https://forlap.dikti.go.id )
3) Fotokopi sah sertifikat pendidik
4) Fotokopi sah sk inpassing pangkat
5) Fotokopi DP3 2 tahun terakhir yang disahkan oleh pimpinan PTS
6) Fotokopi sah SK dan PAK jafung dosen (JFD) terakhir
7) Bukti telah menyampaikan laporan BKD semester …

Format dan cara pengisian DP3 dapat diunduh disini

Pejabat yang berwenang menetapkan inpassing pangkat dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS sebagai berikut:
Pasal 4 Permendiknas No. 20 tahun 2008
1. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama ke bawah;
2. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama Muda ke bawah;
3. Kepala Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina ke bawah;
4. Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Tingkat I ke bawah; (gol III/d ke bawah)
5. Sekretaris Pelaksana pada Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata ke bawah; (gol III/c ke bawah)
6. Kepala Bagian Tata Usaha pada Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Muda; (gol III/a ke bawah)

Nama dan jenjang jabatan/pangkat dosen :
Pasal 1 Kepmendikbud 36/D/O/2001
a. Asisten Ahli, yang meliputi pangkat Penata Muda (Gol.III/a),
dan Penata Muda Tk. I (Gol. III/b).
b. Lektor, yang meliputi pangkat Penata (Gol. III/c) dan Penata
Tk. I (Gol.III/d).
c. Lektor Kepala, yang meliputi pangkat Pembina (Gol.IV/a),Pembina Tk.I (Gol.IV/b) dan Pembina Utama Muda (Gol.IV/c).
d. Guru Besar, yang meliputi pangkat Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) dan Pembina Utama (Gol. IV/e).

Produk Hukum Terkait :
– Permendiknas No. 20 tahun 2008 : Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS
– Kepmendikbud No.36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS.ppt/Paparan inpassing atau di sini
Rekapitulasi Inpassing
-Tabel Inpassing Pangkat Dosen Tetap Yayasan

– Sumber : http://www.kopertis12.or.id/2011/02/25/seputar-penetapan-inpassing-pangkat-dosen-bukan-pns.html

 

 

Dikti akan Menghilangkan Magister Kenotariatan dari Perguruan Tinggi

lt549287cb64646Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) pada Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi berencana “mengeluarkan” program magister kenotariatan (MKn) dari universitas dan mengembalikan program itu ke khitahnya sebagai pendidikan profesi.Hal ini diutarakan oleh Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Dikti Kemenristek PT, Prof. Johannes Gunawan dalam lokakarya hukum ASEAN yang dihadiri oleh sejumlah dosen hukum se-DKI Jakarta dan Jawa Barat di Bandung, Senin (15/12).Johannes menjelaskan ada tiga jenis pendidikan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni pendidikan akademik (Strata S-1 ke atas), pendidikan vokasi (D1 dan D3, untuk bidang hukum adalah pendidikan yang menghasilkan paralegal), dan pendidikan profesi.

“Saat ini terjadi carut marut, notaris di universitas ditempatkan di magister. Padahal dia profesi, bukan akademik,” ujarnya.Dalam pendidikan profesi, lanjut Johannes, yang dikedepankan adalah pelajaran yang menyangkut keahlian khusus. Untuk profesi notaris, misalnya adalah keahlian membuat akta. “Tapi karena ditempatkan di pendidikan akademik yang tujuannya untuk mengembangkan ilmu, maka ketika mereka lulus, kemampuan membuat akta rendah. Yang tinggi skill membuat makalah,” selorohnya.

Ditemui usai pemaparan dalam Lokakarya, Johannes memaparkan panjang lebar mengenai rencana Kemenristek PT ini. “Bukan dikeluarkan, tetapi dikembalikan ke khitahnya sebagai pendidikan profesi. Sekarang kan MKn itu pendidikan akademik,” ujarnya.

Ia mengaku sedang berunding dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) selaku organisasi profesi notaris untuk mengembalikan kenotariatan sebagai pendidikan profesi. “Prosesnya sedang berjalan. Minggu lalu kami bertemu dengan INI,” jelasnya.

“Mereka menyambut baik,” ungkap Johannes lagi.

Johannes mengaku belum tahu kapan rencana ini akan segera terealisasi karena ini berkaitan dengan kepentingan banyak perguruan tinggi yang memiliki magister kenotariatan. “Mereka menghendaki kenotariatan tetap sebagai magister,” ujarnya.

Namun, bila terjadi “deadlock”, maka Johannes menuturkan sudah disiapkan jalan keluar dari Dirjen Dikti. Bila program sarjana di dalam kurikulum masuk ke Level 6, maka kenotariatan bisa dimasukan ke Level 7 dimana para mahasiswa perlu menempuh satu tahun pendidikan tambahan. “Kami memungkinkan mereka dapat magister hukum, tetapi bukan magister kenotariatan,” ujarnya.

“Nanti, mereka akan diberikan ijazah dan sertifikat profesi. Nah, sertifikat profesi ini untuk uji kompetensi di INI,” tambahnya.

Johannes menambahkan pendidikan profesi dan uji kompetensi seyogyanya memang harus diselenggarakan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. “Kalau belum mampu, ya bisa dititipkan ke perguruan tinggi, tapi kurikulum, dosen dan sebagainya dari INI,” jelasnya.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuaeni belum mau berkomentar banyak seputar wacana mengembalikan kenotariatan ke pendidikan profesi ini. “Kalau soal itu wawancara khusus saja. Ceritanya bukan seperti itu. Saya sedang tandatangan akta dengan klien,” ujarnya ketika dihubungi Hukumonline.com melalui sambungan telepon.

Baru Wacana
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof. Topo Santoso mengaku sudah mendengar wacana ini sebelumnya. Namun, ia menilai bahwa ini baru sebuah wacana yang butuh pembahasan dengan semua pemangku kepentingan. “Pembahasan harus mendalam, nggak bisa hanya antar DIKTI dan INI, lalu langsung tarik begitu,” ujarnya.

Topo mengatakan para fakultas hukum penyelenggara program MKn seluruh Indonesia perlu dilibatkan dalam pembahasan. “Kita kan punya badan kerja sama FH Penyelenggara Program Kenotariatan. Itu harus dilibatkan dalam pembahasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Topo mengatakan, dahulu ketika ada perubahan dari CN (Calon Notaris) ke MKn (Magister Kenotariatan) pembahasan dan perdebatannya cukup panjang. Apalagi, mahasiswa dan lulusan MKn di setiap perguruan tinggi sudah sangat banyak jumlahnya. “Sejarahnya panjang,” ujarnya.

 

Sumber : http://www.kopertis12.or.id/2014/12/18/dikti-akan-hilangkan-magister-kenotariatan-dari-perguruan-tinggi.html